Makalah Inflasi, Pengangguran, dan Kebijakan Pemerintah

PENGARUH KENAIKAN BBM

TERHADAP TERJADINYA INFLASI, PENGANGURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat

mengikuti matakuliah Makro Ekonomi Pengantar

Disusun oleh:

Pulung Wijanarko                             `        514 0111 015

Patra Irmansyah                                         514 0111 027

Eka Juliyanto                                              514 0111 033

Saiful Insan                                                 514 0111 046

Puput Hayu Putranti                                 514 0111 049

Pipit Bagus Putranto                                 514 0111 050

Rahmi Rosjanah                                        514 0111 054

PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

Tahun Akademik 2014/2015

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah puji sukur milik Allah SWT. Hanya karena izin-Nya makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Salawat serta salam dipanjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw. Beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh insan yang di kehendaki-Nya.

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah makro ekonomi pengantar yang diberi judul Pengaruh kenaikan bbm terhadap terjadinya infalsi, pengangguran dan kebijakan pemerintah. Dalam makalah ini akan diuraikan mengenai pengaruh  kenaikan bbm terhadap inflasi, pengangguran dan kebijakan pemerintah.

Makalah ini dapat selesaian karena mendapatkan bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak, oleh karena itu sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada.

1.       Orang tua yang banyak memeberikan semangat dan bantuan,

baik moral maupun spiritual

2.      Prof. Bambang Hartadi, Ph.D., M.M., CPA., CA sebagai rektor Universitas Teknologi Yogyakarta

3.      Lila Retnami Utami, SE, Msi. selaku dosen matakuliah ekonomi makro pengantar.

4.      Semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan makalah ini.

Yogyakarta,  20 April 2015 Penulis

 Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu sangat diharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan makalah mendatang. Harapan semoga makalah ini bermanfaat dan memenuhi harapan berbagai pihak.

    BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Pengangguran dan Inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua masalah ekonomi itu dapat menyebabkan beberapa dampak buruk yang bersifat ekonomi, politik dan sosial. Untuk menghindari berbagai dampak buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Analisis dalam makalah ini bertujuan untuk menerangkan tentang bentuk-bentuk masalah pengangguran dan inflasi yang dihadapi pada suatu perekonomian dan bentuk Kebijakan Pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam makalah ini akan diuraikan dua hal masalah, yakni pengangguran dan Inflasi yang dihadapi suatu ekonomi dan bentuk Kebijakan Pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Terdapat tiga bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan segi penawaran.

Ada tiga faktor mendasar yang menjadi penyebab masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Ketiga factor tersebut adalah  1) ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan kerja  2) ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan masih rendah  3) Lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja umumnya tidak sesuai dengan tingkat pendidikan atau keterampilan yang dimiliki. Umumnya perusahaan atau penyedia lapangan kerja membutuhkan tenaga yang siap pakai, artinya sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya, namun dalam kenyataan tidak banyak tenaga kerja yang siap pakai tersebut. Pada kenyataannya yang banyak adalah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang disediakan

1.2  Rumusan Masalah

Dari paparan di atas maka terdapat masalah yang akan di bahas

1.      Apakah yang menyebabkan adanya pengangguran?

2.      Apakah yang menyebabkan adanya inflasi?

3.      Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap pengangguran?

4.      kebijakan apakah yang harus diterapkan pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan inflasi?

1.3  Tujuan

1.      Untuk mengetahui penyabab inflasi dan pengangguran

2.      Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pengangguran

3.      Untuk mengetahui kebijakan pemerintah yang tepat untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan inflasi.

1.4  Manfaat

Untuk memberi informasi kepada masyarakat luas tentang akuntansi dan menambah ilmu bagi para pelajar yang sedang menuntut ilmu di bidang ekonomi khususnya akuntansi,dan bagi perusahaan.

             

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.Masalah Pengangguran

Masalah Pengangguran adalah keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja, ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.

2.1.2.             Jenis Pengangguran Berdasarakan Penyebabnya

a.      Pengangguran Normal atau Friksional

     Pengangguran Normal atau Friksional adalah seseorang yang berhenti bekerja karena kurang menyukai pekerjaannya atau tidak sepaham dengan atasannya.

Contoh: seseorang sudah memiliki pekerjaan di suatu perusahaan misalnya, namun berhenti bekerja karena tidak menyukai pekerjaannya

b.      Pengangguran  Siklikal

Pengangguran  Siklikal adalah seseorang yang diberhentikan  karena perusahaan  mengurangi pekerja akibat penurunan permintaan.

Contoh: orang-orang  yang di PHK.

c.       Pengangguran Struktural

Pengangguran Struktural adalah seseorang yang berhenti bekerja karena perusahaannya ditutup, meskipun memiliki kemampuan atau kecakapan.

Contoh, seseorang yang bekerja pada suatu perusahaan namun berhenti bekerja karena perusahaannya ditutup.

d.      Pengangguran  Teknologi

Pengangguran Teknologi adalah seseorang yang berhenti bekerja karena adanya pergantian tenaga kerja mesin dengan manusia. Contohnya Mesin Cuci Menggantikan orang yang mencuci pakaian.

2.1.3.             Jenis Pengangguran berdasarakan Cirinya

a.        Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka adalah Pengangguran yang tercipta sebagai akibat pertambahan Lowongan Pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja.

Contoh: banyaknya Sarjana namun sedikit lapangan pekerjaan.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan progam ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Indikator ini dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk berusia 15 tahun atau lebih yang sedang mencari pekerjaan, dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.

Tingkat Penganguran =	∑ orang yang mencari pekerjaan	x 100%
	∑ angkatan kerja

Misalkan, dari data Sensus Penduduk tahun 2006 diketahui jumlah orang yang mencari pekerjaan sebanyak 6.130.754 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 110.546.330 orang . Sehingga tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2006 adalah:

                                      Tingat Pengangguran

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

b.        Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran Tersembunyi adalah Pengangguran yang tercipta karena kelebihan tenaga kerja dalam suatu bagian dalam perusahaan, akibatnya banyak tenaga kerja  yang menganggur meskipun memiliki pekerjaan. Contohnya Pelayan cafe yang lebih banyak dari yang diperlukan

c.       Pengangguran Bermusim

Pengangguran Bermusim adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pengaruh dari musim terutama pada sektor Pertanian dan Perikanan.

Contohnya:

-          Saat Musim Hujan  Penyadap karet dan Nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka sehingga mereka terpaksa menganggur.

-          Saat Musim Kemarau para Pesawah tidak dapat mengerjakan Tanahnya.

d.      Pengangguran Setengah Menganggur

Pengangguran Setengah Mengaggur adalah Pengangguran yang tercipta akibat jam kerja yang jauh lebih rendah dari jam kerja normal. Contoh Seseorang yang bekerja Part time ( paruh waktu ). Setengah pengangguran dibagi menjadi dua kelompok :

·         Setengah Penganggur Terpaksa, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain.

·         Setengah Penganggur Sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar.

Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja.

Indikator ini dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dan sedang bekerja tetapi dengan jam kerja di bawah normal (kurang dari 35 jam per minggu) dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.

Tingkat Setengah Pengangguran  =

Jumlah pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal x 100
                       Jumlah angkatan kerja

Misalkan, berdasarkan data Sakernas 2007, persentase penduduk usia 15 tahun atau lebih yang bekerja dengan jam kerja dibawah 35 jam seminggu berjumlah 25.240.550 orang sementara total angkatan kerja 2007 berjumlah 122.860.100 orang. Sehingga tingkat setengah pengangguran pada tahun 2007 sebesar 20%.

Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran maka semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Akibatnya, pendapatan mereka pun rendah dan tidak ada jaminan sosial atas mereka. Hal ini sering terjadi di sektor informal yang rentan terhadap kelangsungan pekerja, pendapatan dan tidak tersedianya jaminan sosial. Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kemampuan bekerja mereka seperti penambahan balai latihan kerja.

Konsentrasi setengah pengangguran diduga banyak ditemukan disektor pertanian dan perdagangan. Peta setengah pengangguran perlu dilengkapi dengan distribusi menurut daerah dalam regional geografis dan dalam arti pedesaan –perkotaan. Penanganan masalah setengah pengangguran regional sering membutuhkan partisipasi aparat pemerintah daerah dengan gubernur sebagai penguasa tunggal. Untuk itu, peta regional seperti ini sangat bermanfaat

2.2.  Masalah Inflasi / Kenaikan Harga

Inflasi adalah kenaikan harga – harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya.

2.2.1.            Jenis – Jenis Inflasi

a.      Inflasi  Tarikan Permintaan

Inflasi Tarikan Permintaan adalah kesempatan kerja yang tinggi, menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi. Misalnya mengeluarkan barang dan jasa.

Contohnya: suatu perusahaan menawarkan berbagai produk baru untuk menambah minat masyarakat sehingga penawaran akan barang tersebut dapat bertambah.

b.      Inflasi Desakan Biaya

Inflasi Desakan Biaya adalah kenaikan harga barang produksi dari suatu perusahaan dengan cara memberikan gaji dan upah yang tinggi kepada Karyawannya karena adanya permintaan Perusahaan yang bertambah. Contohnya dalam Suatu Perusahaan membutuhkan 20 (dua puluh)  Karyawan, untuk bekerja sesuai jam kerja yang ditetapkan, namun berhubung karyawan yang Perusahaan peroleh hanya setengah dari 20 Karyawan dan permintaan Perusahaan  semakin meningkat maka Perusahaan akan menaikan Gaji atau Upah yang lebih tinggi untuk Karyawan yang mengerjakan permintaan Perusahaan yang meningkat itu.

c.       Inflasi Diimpor

Inflasi Diimpor bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan wujud, apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.

Misalnya “Minyak” yang berasal dari salah satu Negara terbesar penghasil minyak yaitu Negara Arab Saudi, Negara Arab akan menaikan harga minyak karena minyak peranannya sangat penting dalam proses produksi barang-barang industri.

2.2.2.             INFLASI MERAYAP DAN HIPERINFLASI

Inflasi Merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi dua atau tiga persen dalam setahun.

Contohnya, Negara Malaysia dan Singapura, Negara tersebut  adalah Dua dari Negara-negara yang tingkat inflasinya dapat digolongkan sebagai inflasi Merayap.

Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat.

Contohnya, Negara Indonesia

Tahun	Tingkat Inflasi (%)
1965	500  %
1966	650 %

Ini berarti tingkat harga – harga naik 5 kali lipat pada tahun 1965 dan pada tahun 1966 harga-harga naik 6,5 kali lipat.

Hiperinflasi/Seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Dalam masa-masa seperti ini pemerintah terpaksa menambah pengeluaran yang jauh melebihi dari pajak yang dipungutnya. Contohnya meminjam dari Bank Sentral atau mewajibkan Bank Sentral mencetak lebih banyak uang.

2.2.3.             EFEK DARI INFLASI

a.      Efek Positif

-          Peredaran / perputaran barang lebih cepat

-          Produksi barang-barang  bertambah karena keuntungan pengusaha bertambah

-          Kesempatan kerja bertambah karena terjadi tambahan investasi

-          Pendapatan nominal bertambah, tetapi riil berkurang karena kenaikan pendapatan kecil.

b.      Efek Negative / Efek Buruk

-          Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap.

Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka inflasi akan menurunkan upah riil individu-individu yang berpendapatan tetap.

Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai riilnya akan menurun apabila  inflasi berlaku.

-          Memperburuk pembagian kekayaan.

Telah ditunjukkan bahwa penerima pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai riil pendapatannya, dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai riil kekayaannya. Akan tetapi pemilik harta-harta tetap—tanah, bangunan dan rumah— dapat mempertahankan atau menambah nilai riil kekayaannya. Juga sebagian penjual/ pedagang dapat mempertahankan nilai riil pendapatannya. Dengan demikian inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap dan penjual/pedagang akan menjadi semakin  tidak merata

2.3.Kebijakan Pemerintah

-          Kebijakan segi permintaan :

Kebijakan fiskal adalah usaha Pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan membuat perubahan dalam bentuk pengeluarannya dalam system pelajaran.

Kebijakan moneter adalah langkah Pemerintah yang dijalankan melalui Bank Sentral untuk mengatahui kegiatan perekonomian dengan membuat perubahan dalam penawaran uang dan suku bunga.

-          Kebijakan segi penawaran :

Kebijakan Segi Penawaran adalah Langkah Pemerintah yang berusaha meningkatkan efisiensi kegiatan Perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja sehingga Produksi Nasional dapat ditingkatkan, Biaya Produksi dikurangkan dan teknologi semakin berkembang.

Stagflasi adalah keadaan inflasi yang sangat tinggi dan berkepanjangan, ditandai dengan macetnya kegiatan perekonomian yang menyebabkan pengangguran.

1.      a. Inflasi dan kebijakan fiskal

Menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah

b. Inflasi dan kebijakan moneter

Mengurangi, menaikan suku bunga dan membatasi kredit.

c. Inflasi dan kebijakan segi penawaran

Melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakan pertambahan produksi dan menggalakan perkembangan teknologi.

2.  a. Pengangguran dan Kebijakan fiskal

 Mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah

b. Pengangguran dan kebijakan moneter

    menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga dan menyediakan kredit khusus untuk kegiatan tertentu.

c. Pengangguran dan kebijakan segi penawaran

Mendorong lebih banyak infestasi, mengembangkan infrastrukstur, meningkatkan efisiensi administrasi permintaan, member subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu.

3. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi kebijakan fiskal, moneter dan segi penawaran.

Dalam Kebijakan Fiskal akan dibuat Perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak untuk mempengaruhi tingkat pengeluaran Agregat.

Dalam Kebijakan Moneter yang dilakukan adalah membuat perubahan dalam penawaran uang atau Suku Bunga untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.

Dalam Kebijakan  Segi Penawaran yang akan kita bahas Selanjutnya, Kebijakan Pemerintah dalam hal tersebut adalah melakukan pengurangan pajak,  memberikan insentif fiskal, memberikan subsidi dan menyediakan insfrastruktur yang baik untuk menaikan efisiensi kegiatan Perusahaan-perusahaan.

4. Tujuan Kebijakan Pemerintah

a. Tujuan bersifat ekonomi

Tujuan bersifat ekonomi adalah tujuan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi

-          Dengan menyediakan lowongan pekerjaan

Adalah usaha pemerintah untuk mengatasi pengangguran agar tidak berlanjut terus menerus sehingga mengalami jangka panjang.

-          Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat

Adalah kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran yang berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat.

-          Memperbaiki Pembagian Pendapatan

Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk pada kesamarataan pembagian pendapatan. Semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Pada kesempatan kerja yang tinggi tuntutan kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh. Dari kecenderungan ini dapat disimpulkan bahwa usaha menaikan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat.

b. Tujuan Bersifat Sosial dan Politik

Tujuan Bersifat Sosial dan Politik  adalah suatu kepentingan bersama, untuk semua Masyarakat tanpa memandang status sosial Masyarakat, serta untuk kepentingan Bangsa dan Negara.

-           Meningkatkan Kemakmuran Keluarga dan Kestabilan Keluarga

Bila Anggota dalam suatu Rumah Tangga terlalu banyak dan tidak mempunyai Pekerjaan, maka berbagai masalah akan timbul. Misalnya: Keluarga tersebut kemampuannya terbatas untuk melakukan pembelanjaan dalam mencukupi Kehidupan mereka sehari-hari. Maka hal tersebut akan mengurangi kemampuan Keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Akibatnya  Keluarga tersebut akan mengalami perselisihan dalam Berumah Tangga, sehingga secara otomatis pengangguran mengurangi taraf Kemakmuran Keluarga.

-          Menghindari Masalah Kejahatan

Pengangguran menyebabkan para pekerja kehilangan pendapatan. Akan tetapi, ketiadaan pekerjaan tidak akan mengurangi kebutuhan untuk berbelanja. Contohnya Sewa Rumah harus dibayar,  namun selain sewa Rumah. Keluarga juga perlu melakukan pengeluaran lain untuk biaya Makanan, biaya Sekolah, dll. yang harus dibayar. Apabila tiada tabungan dan sumber pendapatan lain, pengangguran menggalakan kegiatan kejahatan.  “ Inti’nya semakin tinggi pengangguran, maka semakin tinggi tingkat kejahatan. Dengan demikian usaha mengatasi pengangguran secara tak langsung menyebabkan pengurangan dalam kejahatan.

-           Mewujudkan Kestabilan Politik

Pengangguran merupakan salah satu sumber dan penyebab dari ketidak Stabilan Politik. Tanpa kestabilan politik tidak mungkin suatu NEGARA dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus menerus.  Hal tersebut menjadikan masyarakat seringkali tidak merasa puas dengan pihak Pemerintah  yang tidak melakukan tindakan yang cukup untuk masyarakat. Misalnya dalam perekonomian yang tingkat penganggurannya tinggi, masyarakat seringkali melakukan Demonstrasi dan mengemukakan kritik kepada Pemimpin-peminpin Pemerintah

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan ini, penulis membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Masalah-masalah ini dibahas dan disesuaikan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan.

1.      Jenis-Jenis  Inflasi

a.      Berdasarkan Tingkat Keparahan

1.      Inflasi ringan (creeping inflation)

Besarnya inflasi ini di bawah 10% dalam setahun.

2.      Inflasi sedang

Besarnya inflasi antara 10% - 30% setahun.

3.      Inflasi berat

Besarnya inflasi antara 30% - 100%.

4.      Hiperinflasi

Besarnya inflasi ini diatas 100% dalam setahun.

b.      Berdasarkan Sumbernya

1.      Importer Inflation

Inflasi ini berasal atau bersumber dari luar negeri, yang terjadi karena adanya kecenderungan kenaikan barang-barang di luar negeri.

2.      Domestic Inflation

Inflasi ini berasal atau bersumber dari dalam negeri sendiri, yang akan memengaruhi pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Domestic inflationterjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga mengalami kenaikan.

c.       Berdasarkan Penyebabnya

1.      Demand Full Inflation

Adalah inflasi yang timbul karena adanya kenaikan yang sangat tinggi terhadap permintaan barang dan jasa.

2.      Cost Push Inflation

Adalah inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa, bukan karena adanya ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran.

Selain demand full inflation dan cost push inflation, ada beberapa jenis inflasi jika dilihat dari faktor penyebabnya, yaitu:

1. Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi tarikan permintaan terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat. 
2. Inflasi Dorongan Biaya

Inflasi dorongan biaya terjadi sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi proses produksi dari suatu perusahaan. 
3. Inflasi Struktural

Inflasi struktural terjadi akibat dari berbagai kendala atau kekakuan struktural yang menyebabkan penawaran menjadi tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat.

2.      Penyebab Terjadinya Inflasi

Inflasi terjadi apabila tingkat harga dan biaya umum naik; harga bahan pokok, harga bahan bakar, tingkat upah, harga tanah, sewa barang-barang modal juga naik. Selain itu, inflasi juga diakibatkan oleh:

a.       Pengeluaran pemerintah lebih banyak dari permintaan,

b.      Adanya tuntutan upah yang tinggi,

c.       Adanya lonjakan permintaan barang-barang dan jasa-jasa,

d.      Adanya kenaikan dalam biaya produksi.

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi dan distribusi (kurangnya produksi (product or service) juga termasuk kurangnya distribusi. Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government) seperti kebijakan fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur danregulasi.

Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment, dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya (cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, meskipun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan dan penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi, bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi, aksi spekulasi (penimbunan), sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

Jika dihubungkan dengan kenaikan harga BBM, inflasi yang terjadi disebabkan oleh adanya tekanan dalam proses produksi dan distribusi. Para produsen akan mengurangi jumlah barang yang akan diproduksi atas pertimbangan biaya produksi yang melonjak. Kalaupun proses produksi tetap lancar, proses distribusi lah yang akan menghambatnya. Akibat dari kenaikan harga BBM biaya atau ongkos untuk mendistribusikan barang hasil produksi akan mengalami kenaikan.

3.      Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Dalam situasi ekonomi masyarakat yang sulit, maka kenaikan BBM bisa kontraproduktif. Kenaikan harga BBM akan menimbulkan kemarahan masal, sehingga ketidakstabilan dimasyarakat akan meluas (Hamid, 2000:144). Sebagian masyarakat merasa tidak siap untuk menerima kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM ini merupakan tindakan pemerintah yang beresiko tinggi.

Meskipun demikian, kenaikan harga BBM juga dapat menimbulkan dampak yang positif.

a.       Dampak Positif

1)      Munculnya bahan bakar dan kendaraan alternative
Seiring dengan melonjaknya harga minyak dunia, muncul berbagai bahan bakar alternatif baru. Yang sudah di kenal oleh masyarakat luas adalah BBG (Bahan Bakar Gas). Harga juga lebih murah dibandingkan dengan harga BBM bersubsidi. Ada juga bahan bakar yang terbuat dari kelapa sawit. Tentunya bukan hal sulit untuk menciptakan bahan bakar alternatif mengingat Indonesia adalah Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam. Selain itu, akan muncul juga berbagai kendaraan pengganti yang tidak menggunakan BBM, misalnya saja mobil listrik, mobil yang berbahan bakar gas, dan kendaraan lainnya.

2)      Pembangunan Nasional akan lebih pesat

Pembangunan nasional akan lebih pesat karena dana APBN  yang awalnya digunakan untuk memberikan subsidi BBM, jika harga BBM naik, maka subsidi dicabut dan dialihkan untuk digunakan dalam pembangunan di berbagai wilayah hingga ke seluruh daerah.

3)      Hematnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Jika harga BBM mengalami kenaikan, maka jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berkurang. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diminimalisasi.

4)      Mengurangi Pencemaran Udara

Jika harga BBM mengalami kenaikan, masyarakat akan mengurangi pemakaian bahan bakar. Sehingga hasil pembuangan dari bahan bakar tersebut dapat berkurang, dan akan berpengaruh pada tingkat kebersihan udara.

b.      Dampak negatif

1)      Harga barang-barang dan jasa-jasa menjadi lebih mahal.

2)      Apabila harga BBM memang dinaikkan, maka akan berdampak bagi perekonomian khususnya UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah)

3)       Meningkatnya biaya produksi yang diakibatkan oleh: misalnya harga bahan, beban transportasi dll.

4)       Kondisi keuangan UMKM menjadi rapuh, maka rantai perekonomian akan terputus.

5)      Terjadi Peningkatan jumlah pengangguran.

 Dengan meningkatnya biaya operasi perusahaan, maka kemungkinan akan terjadi PHK.

6)      Inflasi

Inflasi akan terjadi jika harga BBM menglami kenaikan. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi suatu barang atau jasa.

4.      Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Inflasi dan Perekonomian

Jika terjadi kenaikan harga BBM, maka akan terjadi inflasi. Terjadinya inflasi ini tidak dapat dihindari karena bahan bakar, dalam hal ini premium, merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, dan merupakan jenis barang komplementer. Meskipun ada berbagai cara untuk mengganti penggunaan BBM, tapi BBM tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Inflasi akan terjadi karena apabila subsidi BBM dicabut, harga BBM akan naik. Masyarakat mengurangi pembelian BBM. Uang tidak tersalurkan ke pemerintah tapi tetap banyak beredar di masyarakat. Jika harga BBM naik, harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan pula. Terutama dalam biaya produksi. Inflasi yang terjadi dalam kasus ini adalah “Cost Push Inflation”. Karena inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan dalam biaya produksi. Ini jika inflasi dilihat berdasarkan penyebabnya. Sementara jika dilihat berdasarkan sumbernya, yang akan terjadi adalah “Domestic Inflation”, sehingga akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri.

Kenaikan harga BBM akan membawa pengaruh terhadap kehidupan iklim berinvestasi. Biasanya kenaikan BBM akan mengakibatkan naiknya biaya produksi, naiknya biaya distribusi dan menaikan juga inflasi. Harga barang-barang menjadi lebih mahal, daya beli merosot, kerena penghasilan masyarakat yang tetap.  Ujungnya perekonomian akan stagnan dan tingkat kesejahteraan terganggu.

Di sisi lain, kredit macet semakin kembali meningkat, yang paling parah adalah semakin sempitnya lapangan kerja karena dunia usaha menyesuaikan produksinya sesuai dengan kenaikan harga serta penurunan permintaan barang.

Hal-hal di atas terjadi jika harga BBM dinaikkan, Bagaimana jika tidak? Subsidi pemerintah terhadap BBM akan semakin meningkat juga. Meskipun negara kita merupakan penghasil minyak, dalam kenyataannya untuk memproduksi BBM kita masih membutuhkan impor bahan baku minyak juga.

Dengan tidak adanya kenaikan BBM, subsidi yang harus disediakan pemerintah juga semakin besar. Untuk menutupi sumber subsidi, salah satunya adalah kenaikan pendapatan ekspor. Karena kenaikan harga minyak dunia juga mendorong naiknya harga ekspor komoditas tertentu. Seperti kelapa sawit, karena minyak sawit mentah (CPO) merupakan subsidi minyak bumi. Income dari naiknya harga CPO tidak akan sebanding dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk subsidi minyak.

5.      Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian Nasional

Kenaikan harga BBM berdampak pada meningkatnya inflasi. Dampak dari terjadinya inflasi terhadap perekonomian nasional adalah sebagai berikut:

1.      Inflasi akan mengakibatkan perubahan output dan kesempatan kerja di masyarakat,

2.      Inflasi dapat mengakibatkan ketidak merataan pendapatan dalam masyarakat,

3.      Inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaumburuh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Sementara dampak inflasi bagi masyarakat, ada yang merasa dirugikan dan ada juga yang diuntungkan. Golongan masyarakat yang dirugikan adalah golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap, masyarakat yang menyimpan hartanya dalam bentuk uang, dan para kreditur. Sementara golongan masyarakat yang diuntungkan adalah kaum spekulan, para pedagang dan industriawan, dan para debitur.

Inflasi dapat dikatakan sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah negara atau daerah. Yang mana tingkat inflasi menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen (IHK). Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap, dan disisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi dari suatu barang dan jasa.

6.      Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Inflasi

Beberapa kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi terjadinya inflasi adalah sebagai berikut:

a.      Kebijakan Moneter

1.      Politik Diskonto

Untuk mengatasi terjadinya inflasi, maka bank sentral harus mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara bank sentral akan menaikan tingkat suku bunga pinjaman kepada bank umum. Kebijakan ini juga disebut denganRediscount Policy atau kebijakan suku bunga.

2.      Politik Pasar Terbuka (Open Market Policy)

Dalam politik pasar terbuka, bank sentral akan menjual (jika terjadi inflasi) atau membeli (jika terjadi deflasi) surat-surat berharga kepada masyarakat, sehingga ada arus uang yang masuk dari masyarakat ke bank sentral.

3.      Menaikan Cash Ratio (Persediaan Kas)

Cash Ratio merupakan perbandingan antara kekayaan suatu bank dengan kewajiban yang harus dibayarkan. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral akan menaikan cadangan kas bank-bank umum sehingga jumlah uang yang bisa diedarkan oleh bank umum kepada masyarakat akan berkurang.

4.      Kebijakan Kredit Selektif (Selective Credit Control)

Untuk mengatasi inflasi atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka diambil kebijakan memperketat kredit atau pinjaman bagi masyarakat.

5.      Margin Requirements

Kebijakan ini digunakan untuk membatasi penggunaan untuk tujuan-tujuan pembelian surat berharga.

b.      Kebijakan Fiskal

Dalam kebijakan fiskal, untuk mengatasi inflasi pemerintah harus mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Dalam hal penerimaan, pemerintah bisa menaikan tarif pajak, sehingga jumlah penerimaan pemerintah meningkat.  Kebijakan yang kedua adalah Expenditure Reducing, yakni mengurangi pengeluaran yang konsumtif, sehingga akan mempengaruhi terhadap permintaan (Demand Full Inflation).

BAB IV

PENUTUPAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat mengemukakan simpulan dari masalah yang dibahas. Inflasi merupakan melemahnya atau menurunnya nilai mata uang karena banyaknya jumlah uang yang beredar dimasyarakat, atau suatau keadaan dimana terjadinya kenaikan harga-harga secara umum dan terjadi secara terus-menerus (continue).

Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak bagi masyarakat. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang signifikan akan terjadi pada tingkat inflasi dan pada kondisi perekonomian nasional. Dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi adalah akan terjadi kenaikan pada tingkat persentase inflasi. Jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, dan akan berdampak pula pada harga berbagai jenis barang dan jasa. Kondisi perekonomian akan mengalami goncangan, ketidakstabilan akan terjadi. Iklim investasi akan menurun, sehingga berpengaruh pada jumlah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah dengan kebijakan moneter. Seluruh instrumen kebijakan moneter efektif dalam mengurangi dan mengatasi inflasi.

4.2.Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis merumuskan saran sebagai berikut.

1.      Pemerintah hendaknya memilih waktu yang tepat untuk mengeluarkan kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

2.      Jika inflasi terjadi akibat dampak dari kebijakan pemerintah, diperlukan suatu langkah yang tepat dalam mengatasi inflasi yang terjadi

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia.

            Jakarta: Balai Pustaka.

Hamid, Edi Suandi. (2000). Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan

            Kontemporer. Jogjakarta: UII Press.

Jaka, Nur dkk. (2007). Intisari Ekonomi untuk SMA. Bandung: CV Pustaka

            Mandiri.

Mankiw, N. Gregory. (2006). Makroekonomi Edisi-6. Jakarta: Erlangga.

Rosyidi, Suherman. (2009). Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori

            Ekonomi Mikro dan Makro. Jakarta: Rajawali Pers.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. (1986). Ekonomi Edisi Ke-12.

            Jakarta: Erlangga.

Wahyuningsih, Endang. (2012). Dampak Kenaikan Harga Minyak Terhadap

Kondisi Ekonomi Indonesia. [Online].          Tersedia:http://www.wealthindonesia.com/wealth-growth-and-accumulation/dampak-kenaikan-harga-minyak-terhadap-kondisi-ekonomi-indo.html. diakses tanggal 21 April 2015 pukul 19.15 WIB